Tentang Program Kahayan Initiative

Program Inisiatif Kahayan (Kahayan Initiative) adalah sebuah upaya untuk perbaikan tata kelola di sektor sumberdaya hutan dalam merespon perubahan iklim.

Puluhan Warga Pulang Pisau Terbang ke Jambi

Sekitar 37 warga Kabupaten Pulang Pisau turut ambil bagian dalam kegiatan Jambore Masyarakat Gambut (JMG) di Jambi pada tanggal 5-7 November 2016 yang dilaksanakan Oleh Badan Restorasi Gambut (BRG)RI.

17-an Aksi Bentan Spanduk Raksasa

"Merdeka, Adalah Mengadili Kompeni Pembakar Lahan" – "Petani Bukan Penyebab Kebakaran" - "Stop Merusak Hutan dan Gambut.

Gambaran Singkat DAS Kahayan

Das Kahayan merupakan salah satu DAS yang terdapat di Kalimantan Tengah. Saat ini DAS Kahayan mengalami kerusakan ekosistem akibat hutannya terus dibabat, kondisi sebagian sungai dan anak-anak sungainya juga rusak.

Belajar Memantau Kejahatan Kehutanan

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan kapasistas masyarakat dalam memantau praktek kejahatan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sabtu, 26 November 2016

Buku : Informasi Spasial DAS Kahayan

Judul : Informasi Spasial Das Kahayan
Penyusun : Fatkhurohman dan Fandy Ahmad Chalifah
Tebal Halaman : 34 halaman
download File PDF : >>download here<<

Buku  Informasi Spasial Das Kahayan ini diharapkan dapat memberikan berbagai informasi spasial kepada para pembacanya, berbagai gambaran tatakelola wilayah disajikan dalam bentuk Peta sehingga lebih memudahkan para pembacanya untuk memahami bagaimana pembagian ruang wilayah (spatial) kelola di sekitar wilayah DAS Kahayan.

Latar belakang terbitnya buku ini
Komunitas masyarakat adat yang hidup di Kalimantan Tengah sejak dari dulu sangat bergantung terhadap hutan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka, parktek ini sudah dilakukan sejak lama dimana mereka memiliki sistem kelola, pengaturan hak, perlidungan dan tata cara yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber penghidupan mereka. Sayangnya saat ini sistem dan pengelolaan yang mereka miliki terancam ketika investasi skala luas mengokupasi wilayahwilayah kelola mereka sehingga sistem tersebut tergerus oleh kekuatan modal yang pragmatis dan juga adanya kebijakan negara yang tidak menjamin perlindungan terhadap wilayah kelola mereka. 

Kondisi tersebut berdampak pada konflik perebutan atas ruang, dimana Walhi Kalteng mencatat hingga tahun 2014 terdapat 261 konflik lahan di Kalimantan Tengah yang melibatkan komunitas dan perusahaan skala besar. Dibagian lain, pemerintah tidak menyediakan model pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya nilai-nilai kearifan local yang justru mendorong terjadinya upaya konfrontasi dalam perebutan sumberdaya alam tersebut.

Paradigma pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih bertumpu pada industri ekstraktif dan kepentingan ekonomi dari pengelolaan sumberdaya alam, disisi lain kemampuan aparatur pemerintah tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan perspektif pengelolaan sumberadaya alam yang berkelajutan. Posisi masyarakat masih dijadikan objek bukan sebagai subjek bagi pengelolaan sumberdaya alam termasuk dalam upaya untuk pelestarian lingkungan. Masyarakat adat dan local masih di pandang masyarakat yang terbelakang sehingga diperlukan intesif infrastruktur dan ekonomi melalui program yang sifatnya instan dan pragmatis, di sisi lain wilayah kelola mereka justru telah di berikan kepada pihak swasta yang dianggap mampu mengelola sumberdaya alam yang ada yang faktanya justru memarginalkan dan merampas ruang hidup termasuk wilayah kelola yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Ditataran implementasi, investasi skala luas masih terus diberikan kemudahan dengan didukung oleh kebijakan pemerintah sementara masyarakat yang sduah dari dulu mengelola sumberdaya alamnya secara arif dan berkelanjutan tidak diberikan peluang untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ruang hidup mereka. Salah satu implementasinya adalah kebijakan tata ruang yang mengatur fungsi dan status ruang dimana lebih mengakomodir kepentingan ruang bagi investasi daripada ruang kelola rakyat, bahkan banyak pelanggaran yang terjadi terhadap pemanfaatan fungsi ruang yang ditetapkan karena kepentingan investasi berbasis lahan yang masih besar dialokasikan oleh pemerintah bernuansa unprosedural  dan dalam penegakan hukum sering di abaikan menjadi sebuah keterlanjuran.

Download versi PDF-nya disini >>Informasi Spasial Das Kahayan<<  


Working Paper : Sejarah dan Praktek Pengelolaan Sumberdaya Alam oleh masyarakat DAS Kahayan

 working Paper1
Sebuah kertas kerja dihasilkan oleh program Kahayan Initiative pada tahun pertama telah disusun oleh tim untuk mengupas ; bagaimana model pembagian zonasi kawasan oleh masyarakat di beberapa wilayah DAS Kahayan yang sampai saat ini tidak secara subtantif merubah pola pembagian ruang tradisional yang sudah ada sejak lama dipraktekkan sebagian besar masyarakat diwilayah Kalimanatan Tengah seperti ;

Zonasi ruang tradisional
Sungei [sungai]
Lewu [desa]
Himba [hutan]
Kalehkak [bekas kampung]
Pukung pahewan [Hutan Keramat]
Sepan
Huma [ladang]
Kabun [kebun]
Napu [rawa]
Bahu taya/Petak Bahu [semak]
Handil

Didalam kertas kerja ini juga mengupas bagaimana Sistem penguasaan lahan dan cara perolehanya, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan memiliki nilai konservasi, sistem pertanian pangan lokal serta bagaimana perladangan yang dilakukan berdasarkan kalender musim yang dibuat oleh masyarakat, bagaimana konsep handil dan model kearifan lokal dalam melakukan restorasi kawasan yang samapai sekarang terus dipraktekkan oleh masyarakat disekitar DAS Kahayan, secara singkat dan jelas diterangkan oleh tim penyusun. 

Jumat, 25 November 2016

Belajar Memantau Kejahatan Kehutanan

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan kapasistas masyarakat dalam memantau praktek kejahatan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah,    pada tanggal 20 - 21 Oktober lalu Save Our Borneo melakukan Pelatihan Pemantaun Kejahatan Kehutanan bagi masyarakat sipil dan mahasiswa di Kalimantan Tengah.

Film Surga Ditepian Kahayan





Satu tahun perjalanan program Kahayan Initiative sedikit banyak sudah mencatatkan beberapa capaian. Inisiatif-inisiatif masyarakat dan kerja-kerja kolaborasi Forum inisiatif di wilayah DAS Kahayan selama periode 2013-2014 terangkum dalam sebuah film dokumenter.

Kamis, 24 November 2016

Gambaran Singkat DAS Kahayan

Pemanfaatan sumberdaya alam dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk berbagai keperluan dapat menimbulkan dampak positif dan negative. Dampak positif ditunjukan dengan adanya peningkatan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dampak negative berupa penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan 

Rabu, 23 November 2016

Cerita Dari Kelurahan Marang

Kelurahan Marang, 21 November 2016. Hujan lebat mengguyur seluruh wilayah Kota Palangka Raya pagi itu,  tak terkecuali kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Jam telah menunjukkan pukul 07.30 wib, beberapa staf Kelurahan terlihat sibuk menyusun kursi-kursi dan meja didalam ruangan Balai Kelurahan. Rencanaya pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan pertemuan antara warga dan pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangka Raya yang akan melakukan sosialisasi tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di Kota Palangka Raya seluas 1.492,9 ha., dimana seluruh wilayah kelurahan Marang (124 ha) masuk kedalam kawasan KSA/KPA tersebut.

Warga Marang Resah
Jam telah menunjukkan pukul 08.45 WIB hujan belum juga reda, puluhan warga terlihat mulai berdatangan ke balai kelurahan Maranag, bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja terlihat saling berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil didalam ruangan balai, para staff kelurahan terlihat sibuk dengan telepon genggamnya, “sudah sampai mana..” salah satu staff kelurahan sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon genggamnya, nampaknya mereka sedang menunggu rombongan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangka Raya yang belum juga datang.


Papan Penetapan Kawasan yang dipasang oleh BKSDA Kalteng 
tidak jauh dari pintu masuk Kelurahan Marang
Raut muka sebagian besar warga yang datang pada pagi itu terlihat menunjukkan kekecewaan bahkan kemarahan, dari cerita beberapa warga, seluruh warga kelurahan marang merasa keberatan dengan pemasangan papan penetapan wilayah kelurahan mereka menjadi wilayah KSA/KPA tanpa ada sosialisai terlebih dahulu kepada warga. Seluruh warga sangat resah dan khawatir dengan adanya pemasangan patok dan Papan penetapan tersebut nantinya mereka akan terusir dari wilayah mereka, “kemana kami akan tinggal nantinya karena seluruh wilayah kelurahan Marang termasuk rumah dan bangunan kantor kelurahan ini masuk kedalam KSA/KPA?” kata salah seorang warga.

Masih menurut warga tersebut, Beberapa bulan yang lalu ada petugas dari BKSDA yang datang dan memasang papan itu tanpa ada pemberitahuan kepada mereka, kesempatan pertemuan pada hari ini mereka rasa sangat tepat untuk menanyakan hal tersebut. Untuk itu banyak warga sangat antusias datang pada hari ini....bersambung....


Senin, 07 November 2016

Puluhan warga Pulang-pisau terbang ke Jambi, turut serta pada Jambore Masyarakat Gambut Tahun 2016


Jambi 7 November 2016, Tidak ada upacara seremonial pelepasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau apalagi Pemda Provinsi Kalimantan Tengah kepada sekitar 37 pesera yang akan mengikuti kegiatan Jambore Masyarakat Gambut (JMG) di Jambi pada tanggal 5-7 November 2016.

Ke 37 peserta tersebut merupakan perwakilan masyarakat yang terdiri