Kadis HutBun Kabupaten Pulang Pisau belum patuhi putusan MK

Proses Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (photo BoyLatanza/SOB)

Putusan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: 022/X/KI-Kalteng-PS-A-M-A/2016, tanggal 01 Desember 2016 oleh Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (KI Kalteng), atas sengketa

informasi publik dengan nomor register 022/X/KI Kalteng-PS/2016 antara Muhamad Habibi (pemohon) melawan Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau (termohon) yang dimenangkan oleh pemohon sampai saat ini belum dijalankan oleh  Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau selaku termohon. 

Putusan MK tersebut berlaku sejak tanggal dibacakan yakni pada tanggal 1 Desember tahun 2016 lalu dan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari sejak salinan putusan tersebut diterima para pihak dan para pihak tidak mengajukan keberatan (banding) ke pengadilan yang berwenang.

Dalam Amar Putusan MK tersebut diantaranya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhya
2. Menyatakan bahwa informasi publik tentang; Salinan (copy) Persetujuan Aarahan Lokasi, Izin Lokasi, AMDAL, IUP, IPKH & HGU atas nama PT. Agrindo Green Lestari (AGL) adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh publik.
3. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan data dan informasi publik kepada pemohon sejak putusan tersebut dibackan.

Sampai dengan hari ini tanggal 20 Desemeber 2016, Kepala Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau selaku termohon, belum juga memberikan data atau informasi sebagaimana dalam putusan MK tersebut. Menurut panitera pengganti pada KI Kalteng, pihaknya sudah menyampaikan putusan tersebut kepada termohon beberapa hari setelah putusan dibacakan.

Menurut sdr. Muhamad Habibi yang ditemui di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) Dugaan Pelanggaran Dalam Konversi Hutan Untuk Perkebunan disalah satu ruang pertemuan hotel di Palangka Raya, "Jauh sebelum masalah ini masuk dalam ranah sengkata informasi, pihaknya telah mengajukan permohonan infromasi kepada termohon dan menyampaikan keberatan kepada Bupati Pulang Pisau selaku atasan termohon, namun tidak pernah mendapat tanggapan dari ke duanya. Kemudian, dalam persidangan yang digelar sebanyak 2 (dua) kali di kantor KI Kalteng, termohon juga tidak hadir hingga putusan dibacakan oleh MK, pihaknya selaku pemohon informasi publik merasa kecawa atas sikap Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pulang Pisau tersebut, padahal data yang kami minta tersebut merupakan data publik yang dapat diakses oleh publik" lanjut Habibi. 

Habibi juga merasa kecewa karena pihak-pihak yang bersangkutan terkesan mengabaikan permohonan informasi yang diajukan oleh dirinya selaku salah satu warga masyarakat Kalimantan Tengah dan juga termohon terkesan mengabaikan putusan MK KI Kalteng yang dilindungi uleh Undang-Undang. "Padahal,  sebagai pimpinan badan publik di daerah, yang bersangkutan harus mengimplementasikan keterbukan informasi publik dengan azas mudah, cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, sebagaimana diatur dalam  pasal 2 ayat 3 UU 14 tahun 2008 tentang KIP"  terang Habibi, dia juga berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi di Badan-badan publik yang ada di Kalimantan Tengah. (SFN)